Law

Mereka menilai, UU tersebut belum memberi dampak keadilan di sektor usaha keagamaan, khususnya usaha di bidang penyelenggara umrah dan haji. Kelahiran UU Omnibus Law seyogyanya untuk mendukung perkembangan dunia usaha ternyata tidak untuk…

"Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka bila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan.  Namun di UU Cipta Kerja, izin…

Persentase pebisnis terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 23 persen, disusul Partai Gerindra sebesar 16 persen, dan Partai Golkar sebesar 16 persen.

Lebih lanjut disampaikan, pada klaster ketenagakerjaan, pasal 42, di mana tenaga kerja asing yang bekerja di start up tidak membutuhkan rencana penggunaan tenaga asing, dan pasal terkait dengan wajib izin tenaga kerja asing itu juga…

"Ini dapat dikatakan kekuasaan negara, mengkooptasi kewenangan ulama. Hal ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah perundangan-undangan di Indonesia," ujar Ikhsan, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Jumat (9/10/2020)…

Selain itu, dia mengklaim undang-undang yang baru itu akan mengurangi nilai pesangon, penggunaan outsourcing dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang dan penghapusan beberapa…

"Pembuatan draft Omnibus Law kita nilai cacat secara hukum, karena hanya melibatkan pengusaha dan akademisi. Tanpa melibatkan buruh, apalagi Omnibus Law juga bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," paparnya, di…