mark up

Dua orang terdakwa kasus dugaan mark up pembangunan akses jalan Bandara Atung Bungsu Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, yang merugikan negara Rp5,3 miliar, dituntut 4 tahun 3 bulan penjara.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, memanggil dan meminta keterangan pegawai bagian keuangan Sekretariat DPRD Banyumas, terkait laporan dugaan mark up Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kunjungan kerja Pansus Pariwisata.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (LSM Gebrak) RI, melaporkan dugaan mark up Laporan Pertanggungjawaban (LPj) di DPRD Banyumas.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagai dakwaan subsider,"…