Dalam sidang pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Gedung Mahkamah Konstitusi, membantah anggapan pemerintah bersikap diskriminatif.
"Kami menyarankan agar ada kursi Otsus juga di DPRD tingkat kabupaten/kota, selain di tingkat DPRP," kata Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep.