Masa Kampanye Pilkada Sultra Dimulai 26 September
Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, saat normal baru dari pandemi COVID-29, di Sulawesi Tenggara dimulai pada 26 September 2020.
Tren
- Tahun 2025: Menyongsong Harapan
- Hasto Anugerah Penegakan Hukum
- Pecah Rekor! 12.735 Pengunjung Museum Nasional dalam Sehari, Apresiasi Pameran 130 Tahun Pithecanthropus Erectus
- Papua dan Pengelolaan Propaganda
- Pameran 130 Tahun Pithecanthropus Erectus, Menteri Kebudayaan Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Peradaban Tertua Dunia
- Prioritas CSR
- Menteri Kebudayaan Tegaskan Pelestarian Budaya Tanggung Jawab Bersama
- Dua Bulan Kabinet: Kenaikan Gaji dan Perang Gajah
- Polda DIY Tak Henti Lakukan Pengawasan Terhadap Orang Asing
- Serap Aspirasi Warga, Titiek Seoharto Kunjungi Petani Salak di Sleman
Browsing Tag: "PKPU"
PKPU
Peraturan Bawaslu Harus Mengacu PKPU Mendapat Sorotan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, mempermasalahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal itu berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
KPU Diminta Hati-Hati Menyusun PKPU Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berhati-hati saat menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
PKPU Larangan Koruptor Maju Pilkada, Masih Digodok
Ia berharap pemerintah memberi restu agar pilkada serentak 2020 melahirkan para kepala daerah yang bersih.
AKPI Usulkan Aturan Penahanan Debitur Bermasalah
Ia mengaku sudah mengusulkan pasal penguatan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Uji Materiil PKPU, MA Tunggu Putusan MK
JAKARTA - Meskipun mendapat tekanan dari sejumlah politisi, Mahkamah Agung (MA) tetap kukuh tidak akan memproses judicial review atas PKPU No. 20/2018 yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon…
Uji Materi PKPU di MA Belum Berproses
Mahkamah Agung (MA) belum memproses uji materi (judicial review) Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018, yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi dan terorisme, mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.