Putusan MK

Tanpa tindak lanjut pemerintah maupun DPR, saat pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang yang dikabulkan otomatis berubah.

"Semua pemohon dan para pihak yang berperkara dari 260 perkara PHPU ini dipanggil sidang untuk mengetahui perkara mana yang akan lanjut dan tidak lanjut pemeriksaannya," jelas Fajar.

MK membolehkan masyarakat kembali mengurus pindah memilih hingga H-7 sebelum hari pencoblosan.