Revisi UU KPK

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasihat agar pemohon memahami dengan baik sebelum mengajukan uji formil terhadap suatu undang-undang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara

Pro dan kontrak terhadap revisi Undang-Undang KPK yang terbaru, masih terus berlanjut. Penolakan terhadap UU KPK yang baru, kali ini disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa di Balikpapan.

DPR RI akhirnya mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU,

Rapat Paripurna DPR RI ke-9, Masa Persidangan I periode 2019-2020, menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terkait penyadapan, penyadapan bukan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis.

Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.