Legislator Jelaskan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim MK
Menghilangkan Pasal 22 dalam revisi UU MK sehingga masa jabatan hakim konstitusi hingga 70 tahun, ada dasar pemikirannya bukan barter politik.
Tren
- Rengeng-Rengeng “Veto” Presiden Prabowo
- Asta Cita Pertama
- Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Kebudayaan Tegaskan Komitmen Pemajuan Kebudayaan
- Polda DIY – Kantor Imigrasi Yogyakarta Terus Bersinergi Lakukan Pengawasan Orang Asing
- LPG 3 Kg: Veto Presiden, Manajemen Transisi dan Instrumen Ekonomi Pancasila
- Menteri Kebudayaan Ajak Para Arkeolog agar Cagar Budaya Indonesia Berkontribusi untuk Peradaban Dunia
- Liburan ke Negeri Nintendo
- Pagar Laut Mencuat, Kasus-Kasus Besar Senyap
- Arunika dalam Gulita, Eksplorasi Visual Puisi Karya Disabilitas Netra, Meriahkan 11 Tahun Selasa Sastra
- Kementerian Lingkungan Hidup Pasang Papan Peringatan di TPAS Basirih
Browsing Tag: "Revisi UU MK"
Revisi UU MK
Soal Revisi UU MK, Mantan Hakim MK Nilai Barter Politik
Independensi bukan hak hakim untuk digunakan sebagai instrumen menolak pengawasan, melainkan hak dari rakyat agar hakim bersikap imparsial.