RUU HIP

Idealnya, BPIP tidak hanya sebagai state auxiliary organ yang membantu tugas Presiden, melainkan menjadi lembaga negara yang independen dan tidak di bawah kekuasaan eksekutif.

Bergabungnya banyak tokoh nasional pada KAMI sejatinya  dapat membongkar sumbatan politik atau kebuntuan aspirasi rakyat kepada DPR. Bagaimana pun republik ini milik kita bersama.

Penolakan RUU HIP dibarengi dengan mempersoalkan kembali hari lahirnya Pancasila.  Satu kelompok menganggap hari lahirnya tanggal 18 Agustus 1945, kelompok lain 22 Juni 1945, yang oleh Yamin disebut Piagam Jakarta.

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) memantabkan keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final. Maka itu, Wantim MUI meminta agar Rancangan Undang-Undang…

RUU HIP tak perlu dilanjutkan pembahasannya, karena hanya akan mendatangkan banyak polemik dalam kehidupan kebangsaan.

Mereka juga mendukung sepenuhnya Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan pimpinan MUI provinsi se-lndonesia.

RUU HIP akan merusak Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 karena Pancasila dengan lima silanya sudah final sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia,