ruu kuhp

"Walaupun dia masuk ke dalam prolegnas (program legislasi nasional, red.), sejauh mana keseriusan pembentuk UU, DPR dan Pemerintah, dalam pembahasan RUU KUHP ini?” ucap Daniel.

Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Jakarta, Edmund Seko menyebut setidaknya

Bamsoet mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya di DPR RI, namun Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik, mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembahasan RUU KUHP dengan DPR RI, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lapas Sukamiskin,…

Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengkhawatirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dilakukan pemerintah dan DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan dan menolak rencana Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengesahkan sejumlah pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.