Uji Materi UU

Pada keadaan yang tidak normal, sistem hukum biasanya tidak akan efektif dan tidak memadai karena norma hukum yang berlaku dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk situasi normal.

Tanpa tindak lanjut pemerintah maupun DPR, saat pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang yang dikabulkan otomatis berubah.

Melkias Hetharia mencontohkan saat terdapat lembaga tertentu yang mencaplok tanah-tanah masyarakat adat, partai politik nasional memilih bungkam.

Uji materi tersebut dilakukan guna mempersoalkan indikasi adanya cacat formil dan cacat materiil dalam pembentukan revisi UU KPK.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu melakukan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor.

Untuk itu sebut Irman, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "untuk satu kali masa jabatan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebanyak empat dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan lembaga pengawas keuangan ini.