uji materi uu pemilu

"Karena pemilu kali ini sangat kompetitif, maka penting bagi KPU untuk bekerja dengan kepastian hukum serta landasan hukum yang kuat," ujar Titi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Pembatasan waktu kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) selama 21 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) UU No.7/2017, tentang Pemilu, mempersulit Partai Politik (Parpol) baru untuk dikenal masyarakat. Hal ini dapat merugikan partai…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menafsirkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla sudah menjabat dua periode berdasarkan pasal 7 UUD 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan setiap pasal dalam undang-undang (UU) yang diujikan ke MK.

Pemerintah berpendapat, adanya penetapan jumlah anggota KPUD mulai dari tiga atau lima orang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil akhir uji materi yang diajukan sekelompok orang terkait Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum…

Maraknya anggota atau fungsionaris partai politik yang mencari jalan pintas menuju gedung dewan dengan menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu dinilai menimbulkan ketidak pastian hukum.