uu otsus

“Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP) yang memperkuat kewenangan gubernur untuk menjalankan kekhususan UU Otsus Papua,” kata Cahyo.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua DPR RI Guspardi Gaus menilai revisi UU Otsus harus jadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan perbaikan birokrasi.

Melkias Hetharia mencontohkan saat terdapat lembaga tertentu yang mencaplok tanah-tanah masyarakat adat, partai politik nasional memilih bungkam.

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua berpendapat bahwa perlu komitmen untuk kebijakan khusus yang berpihak kepada putra-putri asli Papua.