Tiga Hakim Gugat UU Pengadilan Pajak ke MK
Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ini, berpotensi membuat seseorang otoriter, penyalahgunaan kekuasaan, tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu.
Tren
- Menteri Kebudayaan Tekankan Pentingnya Pendokumetasian Warisan Budaya
- Ijazah Jokowi, Hasto-PDI & KDM
- Gala Premiere Film “Perang Kota”, Menteri Kebudayaan Dukung Perfilman Indonesia
- Menteri Kebudayaan Tegaskan Komitmen Membangun Pemahaman Budaya yang Adil dan Inklusif
- Menteri Kebudayaan: 19 April Ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional
- Menbud Fadli Zon Soroti Revitalisasi dan Tata Kelola Cagar Budaya di Yogyakarta
- Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Misykat di Museum Nasional Indonesia
- “Pak Puk” Presiden Prabowo dalam Perang Tarif
- Menteri Kebudayaan RI Dukung Perjuangan Rakyat Palestina
- Menteri Kebudayaan Rusia Jajaki Peluang Kolaborasi Kebudayaan dengan Menbud Fadli Zon
Browsing Tag: "UU Pengadilan Pajak"
UU Pengadilan Pajak
MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pengadilan Pajak
"Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan,"