UUD 1945

Wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat reformasi yang porsi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen.

Saya bersikap pesimis pada masa depan bangsa ini seperti judul tulisan di atas, bukan lantaran membaca novel Ghost Fleet, akan tetapi karena mencermati dengan sungguh-sungguh berbagai indikator ketatanegaraan sekarang ini.

Kekuatan-kekuatan politik pendukung Bung Karno dan sisa-sisa PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca G30S/PKI masih kuat. Karena itu, pendekatan hankam (pertahanan dan keamanan) menjadi prioritas untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas…

MINGGU lalu  beredar isu di media sosial tulisan yang isinya hendak mengganti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto atau Budi Gunawan. Dinarasikan butuh wakil presiden dari TNI atau Polri untuk mendampingi presiden mengatasi…

Pengelolaan sumber daya alam, harusnya dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan ini diatur dalam UUD 1945.

Dalam dektrit 5 Juli 1959, Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan aklamasi paling legetimite.

Penolakan RUU HIP dibarengi dengan mempersoalkan kembali hari lahirnya Pancasila.  Satu kelompok menganggap hari lahirnya tanggal 18 Agustus 1945, kelompok lain 22 Juni 1945, yang oleh Yamin disebut Piagam Jakarta.