Kedaulatan Ekonomi
Situasi ekonomi nasional yang tidak menentu saat ini, mesti kita kembalikan kepada pasal 33 tersebut, sebab itulah yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan pandangan yang berkembang dalam masyarakat.
Tren
- Menteri Luar Negeri Sugiono Serah Terimakan Enam Objek Diduga Cagar Budaya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon
- Pengurus HKTI Jabar Dilantik, Inilah Delapan Prioritas untuk Petani Jawa Barat
- Kepemimpinan Islam Tanpa Perang dan Kekerasan
- Menteri Kebudayaan: Situs Warisan Budaya Harus Hidup dan Dinamis Berdasarkan Riset
- Gus Miftah, Standar Baru Kabinet
- UNESCO Akui Kolintang Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda ke-16
- Pilkada Jakarta 2024: Redupnya “Masyarakat Rasional” ?
- Menteri Kebudayaan: JAFF Market Awal Baru Pasar Film Indonesia
- Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Bantul, Titiek Soeharto Gelar Bimtek Kewirausahaan
- Sastrawan Satmoko Budi Santoso Terima Anugerah Kebudayaan, Diserahkan Gubernur DIY di Kepatihan
Browsing Tag: "UUD 1945"
UUD 1945
Ketum ISNU: RUU HIP Hilangkan Ruh Ketuhanan
RUU HIP itu jika ditetapkan menjadi UU jelas akan menghilangkan ruh Ketuhanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Bung Karno & Pak Harto (Bagian 5)
Menyikapi kemelut kebangsaan yang berkepanjangan saat itu, MPRS menganggap perlu untuk mengadakan Sidang Istimewa pada Maret 1967. Sementara Sidang Istimewa berlangsung, tokoh-tokoh partai politik, nasional, dan tentara, meminta kesediaan…
Orde Lama, Orde Baru, Reformasi
Semoga pada 75 tahun kemerdekaan, di mana kotak pandora terbuka akibat Covid-19 --- dapat menjadi hikmah agar bangsa ini ke depan mulai menata kembali sistem politik dan sistem ekonomi, serta jangan mengkhianati para pendiri bangsa.
Pak Harto Tidak Pernah Mengubah UUD 1945
Sistem politik sekarang ini membuat bangsa Indonesia makin terpuruk. Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi makin terpuruk, keterbelahan anak bangsa seakan sulit direkatkan kembali, pilihan tidak mewah, kembali ke jalan lurus,…
PRESIDEN SOEHARTO: ORDE BARU LAKSANAKAN PANCASILA DAN UUD 1945 SECARA MURNI DAN KONSEKUEN
Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan sendirinya harus diterima sebagai ideologi, yang juga berarti sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara bermasyarakat dengan semua…
Ketua MK: Lembaga Peradilan tak Sekadar Menegakkan Hukum
"Betapa pun kerasnya keinginan dan ikhtiar yang dilakukan sebuah lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang terbaik, tidak mungkin memuaskan semua pihak karena putusan pengadilan tidak mungkin memenangkan semua pihak. Akan selalu ada…